Guna Turunkan Biaya, DEPALINDO Minta Ada Otoritas Pengatur Logistik

JAKARTA - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO) mendesak pemerintah untuk membentuk sebuah otoritas khusus yang mengatur sektor logistik nasional. Langkah ini diyakini menjadi kunci untuk menekan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani daya saing ekspor.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum DEPALINDO, Toto Dirgantoro, dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) di Jakarta. Menurutnya, saat ini terjadi kekosongan regulasi di sektor logistik perdagangan.

Toto menyoroti bahwa belum ada satu lembaga atau "payung hukum" yang jelas-jelas bertanggung jawab atas tata kelola logistik secara menyeluruh.

"Kita harus tahu, logistik perdagangan ini berada di bawah siapa, karena sekarang belum ada payung yang membawahinya," ujar Toto Dirgantoro, Senin (22/9/25).

Regulasi Hanya di Pelabuhan

Toto menjelaskan, pengawasan yang ada saat ini hanya terbatas pada aktivitas di dalam pelabuhan, seperti lalu lintas laut oleh Kementerian Perhubungan. Sementara ekosistem logistik yang lebih luas di luar itu berjalan tanpa ada regulator yang jelas.

Kekosongan pengawasan inilah yang menurutnya menjadi penyebab utama membengkaknya biaya logistik, mulai dari depo kontainer hingga komponen lainnya.

Menanggapi usulan tersebut, Toto menyebut pihak Dirjen PEN memberikan respons yang sangat positif. Masukan dari DEPALINDO dan asosiasi lainnya akan diinventarisir untuk dibahas lebih lanjut.

"Bu Dirjen PEN juga akan membawa masukan ini untuk rapat dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya," tutupnya.