Logistik dan INSW Masuk Prioritas Anggaran Kemenkeu 2027

JAKARTA – Sektor logistik dan kepabeanan dipastikan mendapat porsi perhatian khusus dalam rancangan kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendatang.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, resmi mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp49,8 triliun untuk mendanai lima program prioritas pada tahun anggaran 2027.

Rancangan postur anggaran yang dirakit untuk menyokong Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tersebut dipaparkan secara langsung oleh Purbaya di hadapan perwakilan rakyat.

“Untuk menjalankan seluruh program dimaksud, Kementerian Keuangan didukung pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun, yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp42,34 triliun, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp102,15 triliun, dan BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp7,36 triliun,” kata Purbaya, dikutip dari bloombergtechnoz.com.

Menyisir lebih dalam, urusan kelancaran perdagangan dan ekspor-impor menjadi salah satu fokus utama. Pada program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi yang dianggarkan Rp78,86 miliar, Kemenkeu menargetkan adanya perbaikan regulasi lewat harmonisasi debottlenecking, perumusan kebijakan dampak ekspor strategis, hingga penyesuaian nilai pabean di kancah internasional.

Sementara itu, pada program pengelolaan penerimaan negara dengan jatah Rp3,62 triliun, langkah konkret diarahkan pada kemudahan arus barang.

Hal ini mencakup integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, transformasi pengawasan di Tempat Penimbunan Berikat (TPB), serta pembentukan satuan tugas gabungan atau Joint Task Force Illegal Goods.

Bergeser ke program pengelolaan belanja negara, pemerintah mengalokasikan Rp23,78 miliar untuk mendongkrak kapasitas BUMD dan memodernisasi sistem aplikasi penganggaran.

Adapun program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko disokong dana Rp267,58 juta guna mengakselerasi pembiayaan kreatif proyek infrastruktur, menjamin kemandirian energi, serta optimalisasi layanan lelang Barang Milik Negara (BMN).

Porsi pagu paling jumbo disedot oleh program dukungan manajemen, yakni sebesar Rp45,81 triliun. Anggaran raksasa ini disiapkan untuk memperkuat ekosistem digital nasional, di antaranya melalui pengembangan sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk memuluskan hilirisasi industri, serta penerapan Smart Customs and Excise System di sektor kepabeanan.

Secara garis besar, jika dipilah berdasarkan fungsinya, keseluruhan pagu Kemenkeu TA 2027 tersebut akan didistribusikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,50 triliun, disusul fungsi pendidikan senilai Rp3,99 triliun, dan fungsi ekonomi sebesar Rp300,44 miliar.